PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GRONDKAART MELALUI KONVERSI DEMI KEPASTIAN HUKUM DI INDONESIA
DOI:
https://doi.org/10.36913/adhaper.v9i02.53Keywords:
Grondkaart, Sengketa, Hak PakaiAbstract
Abstract
The Grondkaart originated from the Dutch colonial era as proof of ownership, which is questionable because the revocation of the domein verklaring concept and its replacement with the concept of State Control automatically obscured the status of the Grondkaart land itself, resulting in differences of opinion between the community, judges, the government, and PT KAI. The research method used in this study is normative juridical through a legislative approach to identify legal gaps in the regulation of Grondkaart. Regulated in Government Regulation No. 8 of 1953 concerning State Land Control, Grondkaart is omitted from the provisions of the conversion of the Basic Agrarian Law (UUPA). Therefore, an application for land certification into Right of Use and/or Right of Management must be made as mandated by Article 49 (1) of Law No. 1 of 2004 concerning State Treasury in conjunction with Article 46 of Law No. 23 of 2007 concerning Railways.
Keywords: Grondkaart, Disputes, Special Use Rights
Abstrak
Grondkaart berasal dari konsepsi jaman Belanda sebagai bukti kepemilikan menjadi patut dipertanyakan karena dari dicabutnya konsep domein verklaring menjadi konsep Hak Menguasai Negara secara otomatis mengaburkan kedudukan tanah Grondkaart itu sendiri, sehingga terdapat perbedaan pandangan antara masyarakat, Hakim, Pemerintah dan PT KAI. Metode Penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah yuridis normatif melalui Pendekatan Perundang-Undangan untuk mengidentifikasi kekosongan hukum pengaturan Grondkaart. Diatur dalam PP No. 8 Tahun 1953 Tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara, Grondkaart luput dari ketentuan konversi UUPA. Sehingga harus dilakukan permohonan sertifikasi tanah menjadi Hak Pakai dan atau Hak Pengelolaan sebagaimana amanah Pasal 49 (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 46 Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian.
Kata Kunci: Grondkaart, Sengketa, Hak Pakai
References
Enginte, Weirasi, Muhammad Yamin, and Zaidar Zaidar. “KAJIAN YURIDIS PENGALIHAN HAK PAKAI PUBLIK (SUDI DI BELANG BENANGKA KABUPATEN ACEH TENGAH).” Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu 14, no. 2 (January 3, 2022): 159–70. https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/abdiilmu/article/view/4050.
Hadiatmodjo, Boedi Djatmiko. “Tanah Negara Dan Wewenang Pemberian Haknya.” Jurnal Keadilan 6, no. 1 (2012).
Heriyanti, Yuli. “PENERAPAN TERHADAP ASPEK HUKUM PENGUASAAN TANAH OLEH NEGARA DAN MILIK PERORANGAN DI INDONESIA.” Jurnal Pahlawan 2, no. 1 (March 1, 2019): 12–18. https://doi.org/10.31004/JP.V2I1.565.
I Made Suwitra. “LAND POSSESSION RIGHTS AND ITS AFFAIR.” Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan 2, no. 3 (2014). https://doi.org/10.12345/IUS.V2I6.180.
Indonesia, Republik. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan tentang Kebidjaksanaan Selandjutnya (1965).
———. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan (1974).
———. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (1997).
———. Peraturan Pemerintah No.40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah (1996).
———. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Pub. L. No. 23 (2007).
Ismail, Nur Hasa. Hukum Agraria Dalam Tantangan Perubahan. Malang: Setara Press, 2018.
Mujiburohman, Dian Aries. “LEGALISASI TANAH-TANAH BEKAS HAK EIGENDOM.” Jurnal Yudisial 14, no. 1 (April 30, 2021): 117. https://doi.org/10.29123/jy.v14i1.443.
Muliawan, Jarot Widya. Cara Mudah Pahami Sertifikasi Tanah Aset Desa Melalui Konsep 3 in 1 in the Land Acquistion. Malang: Inteligensia Media, 2019.
Nurlinda, Ida. Monograf Hukum Agraria Membangun Pluralisme Hukum Dalam Kerangka Unifikasi Hukum Agraria. Bandung: Logoz Publishing, 2014.
———. Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria Perspektif Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
Parlindungan, A.P. Konversi Hak-Hak Atas Tanah. Bandung: Mandar Maju, 1990.
Santoso, Urip. “PENGGUNAAN TANAH ASET PEMERINTAH KOTA SURABAYA OLEH PIHAK KETIGA DALAM BENTUK IZIN PEMAKAIAN TANAH (PERSPEKTIF HUKUM PERTANAHAN).” Perspektif 23, no. 3 (September 30, 2018): 151. https://doi.org/10.30742/perspektif.v23i3.654.
Sodiki, Achmad. Politik Hukum Agraria. Jakarta: Konstitusi Press, 2013.
Syarief, Elza. Pensertifikatan Tanah Bekas Hak Eigendom. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014.
“Wawancara Dengan Harto Juwono Mantan, Staff Ahli Direktorat Aset Tanah Dan Bangunan PT KAI, Virtual Zoom Meet, 5 Juli 2021,” 2021.
Downloads
Published
Issue
Section
Citation Check
License
Copyright (c) 2023 ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
