IMPLIKASI EIGENDOM VERPONDING TERHADAP TIMBULNYA SENGKETA HAK ATAS TANAH DI INDONESIA
DOI:
https://doi.org/10.36913/adhaper.v9i01.52Keywords:
Konversi, Eigendom Verponding, Putusan HakimAbstract
Abstract
Eigendom Verponding rights should have expired and been converted to Freehold Rights by September 1980 at the latest, based on Minister of Agrarian Affairs Regulation No. 2 of 1960 in conjunction with Minister of Agrarian Affairs Regulation No. 13 of 1961. However, many holders of western land rights did not convert their rights, resulting in the former western land rights becoming abandoned and triggering disputes. This is reflected in Cassation Decision No. 934 K/Pdt/2019, which states that the Eigendom Verponding in the name of George Henrik Muller has expired, but Review Decision No. 109 PK/Pdt/2022 granted the lawsuit and established ownership rights over the disputed object. The difference in these decisions has created legal uncertainty and undermined the sense of justice. This study uses a normative juridical method with a regulatory, conceptual, and case approach. The results show that the failure to implement the conversion resulted in the termination of the Eigendom Verponding rights, and that the inconsistency of court decisions has the potential to weaken legal certainty in the national land system.
Keywords:
Keywords: Conversion; Eigendom Verponding; Court Decision
Abstrak
Hak Eigendom Verponding seharusnya berakhir dan dikonversi menjadi Hak Milik paling lambat September 1980 berdasarkan Permen Agraria No. 2 Tahun 1960 juncto Permen Agraria No. 13 Tahun 1961. Namun, banyak pemegang hak tanah barat tidak melakukan konversi, sehingga tanah bekas hak barat menjadi terlantar dan memicu sengketa. Hal ini tercermin dalam Putusan Kasasi No. 934 K/Pdt/2019 yang menyatakan Eigendom Verponding atas nama George Henrik Muller telah berakhir, tetapi Putusan Peninjauan Kembali No. 109 PK/Pdt/2022 justru mengabulkan gugatan dan menetapkan hak kepemilikan atas objek sengketa. Perbedaan putusan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan goncangan rasa keadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak dilaksanakannya konversi mengakibatkan hapusnya hak Eigendom Verponding, serta inkonsistensi putusan pengadilan berpotensi melemahkan kepastian hukum dalam sistem pertanahan nasional.
Kata Kunci: Konversi; Eigendom Verponding; Putusan Hakim
References
A.P Parlindungan. Konversi Hak-Hak Atas Tanah. Bandung: Mandar Maju, 1990.
Abdat, Amelia Akef, and Atik Winanti. “Penyelesaian Sengketa Tanah Terhadap Eigendom Verponding Yang Dikuasai Pihak Lain (Settelment Of Land Disputes Against Eigendom Verponding Controlled By Another Party).” National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society, 2020, 496–508.
Achmad Mu’in. “Hak Pemegang Hak Atas Tanah Eigendom Untuk Mendapatkan Hak Setelah Habisnya Waktu Sebagaimana Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Bara.” Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya 4, no. 1 (2015): 1–20.
Andi Heridah, Aksah Kasim. “Proses Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Melalui Konversi Pada Kantor Pertanahan.” Jurnal Litigasi Amsir 9, no. 4 (2022): 283–92.
Andrianto, Fadly. “Kepastian Hukum Dalam Politik Hukum Di Indonesia.” Jurnal Hukum Administrasi Dan Pemerintahan 3, no. 1 (2020).
Arikunto, Suharnisi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
Atikah, Noor. “Kedudukan Surat Keterangan Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia.” Notary Law Journal 1, no. 3 (2022): : 263–289.
Boedi Harsono. Hukum Agraria Indonesia-Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Jilid 1: Hukum Tanah Nasional,. Jakarta: Djambatan, 2008.
Dian, Aries Mujiburohman. “Problematika Pengaturan Tanah Negara Bekas Hak Yang Telah Berakhir.” Bhumi 2, no. 2 (2016).
Diyah Retno Habiba. “Perolehan Hak Milik Yang Berasal Dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Terhadap Bangunan Yang Berdiri Di Atas Tanah Negara Bekas Hak Eigendom.” Notaire 3, no. 3 (2020): 327–48.
Dkk, I Made Setiana Sanjaya. “Akibat Hukum Konversi Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.” Junal Analogi Hukum, 3, no. 3 (2021): 286.
Febriani, Nathania. “Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Tanah Dengan Hak Eigendom Yang Tidak DIkonversi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 756 K/ PDT/2019).” Jurnal Adigama, 3, no. 1 (2020): 205.
Ginting, Sryani Br., and Wilson Lidjon. “ANALISIS KASUS SENGKETA TANAH DI DAGO ELOS AKIBAT HUKUM EIGENDOM VERPONDING (STUDI PUTUSAN NOMOR 570/PDT/2017/PT BDG).” Jurnal Law Pro Justitia 6, no. 1 (2020): 54–72.
Het Departement van Binnenlandsch-Bestuur. Handleiding Ten Dienste Van De Inlandsche Bestuursambtenaren Op Java En Madoera No 46/F. Verponding. Batavia: G.Kolff & Co, 1920.
Isnaini, & Anggreni A. Lubis. Hukum Agrari: Kajian Komprehensif. Medan: CV. Pustaka Prima, 2022.
Jhony Ibrahim. Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
Karina, N., Silviana, A., & Triyono. “Penyelesaian Sengketa Tanah Bekas Hak Barat (Recht van Verponding) Dengan Tanah Hak Pakai Di Kota Tegal (Studi Kasus Putusan MA Nomor: 1097k/Pdt/2013).” Diponegoro Law Review 5, no. 2 (2016): 1–12.
Kurniati, N., dkk. “Kajian Hukum Tentang Prosedur Dan Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia.” Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 18, no. 3 (2010): 2–10.
Liadi, W. S. “Kedudukan Eigendom Verponding Dalam Hukum Pertanahan Di Indonesia.” Jurnal Panorama Hukum, 2019, 15.
Liadi, William Seven. “Kedudukan Eigendom Verponding Dalam Hukum Pertanahan Di Indonesia.” Panorama Hukum 4, no. 1 (2019): 14.
Muhlizar. “Eigendom Verponding Sebagai Alas Hak Dalam Persfektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria.” Hadharah 12, no. 1 (2020): 90.
Mujiburohman D. A. “Legalisasi Tanah-Tanah Bekas Hak Eigendom.” Jurnal Yudisial, 2021, 118–19.
Mujiburohman, Dian Aries. “LEGALISASI TANAH-TANAH BEKAS HAK EIGENDOM Kajian Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Pkl.” Jurnal Yudisial 14, no. 1 (2021): : 117-137.
———. “Legalization of Former Eigendom Rights Land.” Jurnal Yudisial 14, no. 1 (2021): 117–137.
Nugraha, Agung. “SENGKETA PENGUASAAN TANAH BEKAS HAK EIGENDOM YANG PENGUASAAN FISIKNYA DILAKUKAN OLEH TNI ANGKATAN DARAT (Tenure Disputes Of The Ex-Eigendom Land Whose Physically Occupied By Indonesian Army).” Jurnal Hukum Militer/STHM 14, no. 1 (2022): 20–47.
Pebriana, Ana Tri. Tinjauan Yuridis Terhadap Status Tanah Hak-Hak Barat Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Da. STHB press, 2021.
Sulianto, Geraldus., & Tanuwijaya, Hanafi. “Penguasaan Tanah Bekas Hak EigendomVerponding Setelah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1401K/Pdt/2018.” Jurnal HukumAdigama 3, no. 2 (2020): 470–91.
Sulistio, M. “Politik Hukum Pertanahan Di Indonesia.” Jurnal Education and Development, 2020, 106.
Sutanto, Pedro. ““AKIBAT HUKUM BAGI PEMEGANG HAK BEKAS EIGENDOM VERPONDING DALAM SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH.” Jurnal Dialektika Hukum 42 (2022): : 91 123.
Syarief, Elza. Pensertifikatan Tanah Bekas Hak Eigendom. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2014.
Tanuwijaya, Geraldus Sulianto dan Hanafi. “Penguasaan Tanah Bekas Hak Eigendom Verponding Setelah Berlakunya Undang Undang Pokok Agraria.” Jurnal Hukum Adigama 3, no. 2 (2020): 474–78.
Triana, M. P. A., Et.al. “Dinamika Pengaturan & Penyelesaian Sengketa Pemilikan Tanah Bekas Hak Barat Di Kabupaten Pekalongan.” Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau 10, no. 1 (2021): 79–94.
Yuridikia, W. “Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria.” Jurnal Hukum 1, no. 1 (2018).
Downloads
Published
Issue
Section
Citation Check
License
Copyright (c) 2023 Devi Nuzulin Hapsari, Febrianti Putri Ainun Nazidah
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
