REKONSTRUKSI PARADIGMA PENYELESAIAN SENGKETA SEBAGAI OPTIMALISASI UPAYA NONLITIGASI

Abstract

Abstract

The high caseload in Indonesian courts reflects a disorientation in the objectives of the law, with society tending towards a litigation-centric approach. This has resulted in a massive backlog of cases and a decline in the quality of judicial decisions. This study aims to formulate a reconstruction of the dispute resolution paradigm by optimizing the role of non-litigation mediators, using a comparative study with the Dutch legal system. The research method used is normative juridical, with statutory, conceptual, and comparative approaches. The results show that although Indonesia has an ideological basis for deliberation and mediation regulations (the APS Law and PERMA No. 1/2016), there are weaknesses in the executorial power of non-litigation settlement deeds, which still require a new litigation process in the event of a default. In contrast, the Netherlands has a more integrative system where mediation results can be formalized in a vaststellingsovereenkomst through a notarial deed, which has direct executorial power (parate executie). Furthermore, the Netherlands has strong professional standards through the Mediators Federatie Nederland (MfN). This study concludes that Indonesia needs to undertake structural reconstruction by strengthening the legality of non-litigation mediation outcomes to equalize legally binding decisions, and adopting a mandatory mediation information session mechanism before filing a lawsuit. This transformation is crucial for restoring the court's function as the ultimum remedium and realizing the principles of a simple, expeditious, and low-cost justice system.

Keywords: Non Litigation; Case Backlog; Mediator; Comparative Law;

Abstrak

Beban kasus yang tinggi di pengadilan Indonesia mencerminkan ketidakjelasan tujuan hukum, dengan masyarakat cenderung mengadopsi pendekatan yang berpusat pada litigasi. Hal ini telah menyebabkan penumpukan kasus yang besar dan penurunan kualitas putusan pengadilan. Studi ini bertujuan untuk merumuskan rekonstruksi paradigma penyelesaian sengketa dengan mengoptimalkan peran mediator non-litigasi, menggunakan studi perbandingan dengan sistem hukum Belanda. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yudisial, dengan pendekatan statuta, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki dasar ideologis untuk peraturan deliberasi dan mediasi (Undang-Undang APS dan PERMA No. 1/2016), terdapat kelemahan dalam kekuatan eksekutorial akta penyelesaian non-litigasi, yang masih memerlukan proses litigasi baru jika terjadi wanprestasi. Di sisi lain, Belanda memiliki sistem yang lebih terintegrasi di mana hasil mediasi dapat diformalkan dalam vaststellingsovereenkomst melalui akta notaris, yang memiliki kekuatan eksekutorial langsung (parate executie). Selain itu, Belanda memiliki standar profesional yang kuat melalui Federasi Mediator Belanda (MfN). Studi ini menyimpulkan bahwa Indonesia perlu melakukan rekonstruksi struktural dengan memperkuat legalitas hasil mediasi non-litigasi agar setara dengan keputusan yang mengikat secara hukum, serta mengadopsi mekanisme sesi informasi mediasi wajib sebelum mengajukan gugatan. Transformasi ini sangat penting untuk memulihkan fungsi pengadilan sebagai ultimum remedium dan mewujudkan prinsip-prinsip sistem peradilan yang sederhana, cepat, dan murah.

Kata Kunci: Non Litigasi; Tumpukan Perkara; Mediator; Hukum Perbandingan;