GRANTED EXCEPTION DUE TO THE NEGATIVE STATEMENT IN PETITION AS AN EFFORT TO ENSURE LEGAL CERTAINTY IN INDONESIA
EKSEPSI SEBAGAI AKIBAT DARI PERNYATAAN NEGATIF DALAM PERMOHONAN SEBAGAI UPAYA UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DI INDONESIA
DOI:
https://doi.org/10.36913/adhaper.v11i02.12Keywords:
Exception, Form Of Petition, LawsuitAbstract
Dispute resolution through the courts is carried out by filing a lawsuit against the party. The lawsuit is filed with the intention of obtaining legal protection for the rights of one party and forcing the other party to fulfill their obligations after the mediation process has failed. The lawsuit has to fulfill the formal and material requirements, including the formulation of the petition. The petition should not have a negative sentences structure and have to meet the formal requirements for the drafting of a petition. A negative petition gives the other party the opportunity to file an exception of lawsuit. This research was normative juridical research with analytical descriptive specifications. This research used a statutory approach and a case approach. The data used was secondary data with primary and secondary legal materials obtained from literature studies. The primary legal material is laws and regulations. Secondary legal materials are in the form of literature. The data was collected by the literature study method. The data was presented with normative text and analyzed with qualitative normative methods to obtain conclusions. The results of the study show that for petition that have negative sentences structure, the defendant can file an exception to the lawsuit and the legal consequence is that the lawsuit is declared Niet Onvankelijke Verklaard.
References
Amara Thalia, Bima Janggo Bintoro, Gerrald Jovan Esfandiary, Muhammad, and Farahdinny Siswajanthy Rizal Aji Bahtiar, Siti Lailatul Qomariyah. “Analisis Hukum Acara Perdata Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Akibat Tumpang Tindih Sertifikat Di Wilayah Perkotaan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Dan Implikasi Terhadap Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hak Masyarakat).” Al Zayn 3, no. 3 (2025): 2063–72. https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1522.
Achmad Fauzan dan Suhartanto, Teknik Menyusun Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri. Bandung : CV. Yrama Widya. 2006
Balqis Nurdiniasari Afrihasa, Muhammad Khoidin, Ainul Azizah. “PRINSIP KEPASTIAN HUKUM PEMBERHENTIAN SEMENTARA NOTARIS YANG DINYATAKAN PAILIT.” Syntax Idea 5, no. 5 (2023): 542–53. https://doi.org/10.36418/syntax- idea.v3i6.1227.
Dian Noviani Syafar, “Negasi Dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris”, Jurnal Arbitrer, Vol. 3, No 1, (2016) : 1-11 https://arbitrer.fib.unand.ac.id/index.php/arbitrer/article/view/34/22
Enjang Nursolih, “Analisis Penyusunan Surat Gugatan”, Jurnal Galuh Justisia Vol. 7 No. 1 (2019) : 87-97 DOI: http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v7i1.2142
Gunawan, Happy Yulia Anggraeni, Rani Lailatul Fitri. “Permasalahan Substansi Hukum Acara Perdata Di Peradilan Umum Dan Penyelesaiannya.” Jurnal Wajah Hukum 7, no. 2 (2023): 389–95. https://doi.org/DOI 10.33087/wjh.v7i2.1261.
Harahap Yahya, Hukum Acara Perdata, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), 418
Hari Hendarman, Deni Kamaludin Yusuf and Tatang Astarudin, “Penyelesaian Sengketa Gugatan Perjanjian Bisnis Akibat Perbuatan Melawan Hukum Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam”, PUBLIC SPHARE: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, Vol. 4, No. 2, (2025) : 11-16 DOI: 10.59818/jps.v4i2.1844
Hasmin, Sufirman Rahman and Fahri Bachmid, “Pencabutan Gugatan Dalam Praktik Peradilan Umum Menurut Hukum Acara Perdata”, Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5, No. 2, (2024) : 715-731. https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/1830
Jordan Marciano Makalew, Revy Korah, and Carlo A. Gerungan, Analisis Yuridis Gugatan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) Pada Sengketa Tanah Dalam Hukum Acara Perdata”, Lex Administratum Vol.11 No.2 (2023) : 1-11 https://ejournal.unsrat.ac.id
Kuswandi Kuswandi and Mohammad Nasichin. “Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan.” Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik 8, no. 2 (2020): 236–61. https://doi.org/10.55129/jph.v8i2.956.
Lia Oktavia, “Pengenalan Proses Gugatan Dalam Hukum Acara Perdata, Media Hukum Indonesia (MHI)” Yayasan Daarul Huda Krueng Mane Vol. 2, No. 4 (2024) : 801-810 https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index
Lidia Henitapulungan and Indra Perdana. “Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan.” Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan 1, no. 1 (2019). https://doi.org/10.55129/jph.v8i2.956.
M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta : Sinar Grafika. 2012
Moenek, Elfa Awalnia, Florentia Febyandani Titu, and Sabrina Adelia Febriyanti. “Klaim Kumulatif Atas Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Studi Hukum Acara Perdata Di Indonesia,” 2025, 2347–53.
Muhammad Faisa, Fajar Fadly, and Anwar Sulaiman Nasution, “Pentingnya Melakukan Eksepsi Terhadap Surat Gugatan Dalam Perkara Perdata di Persidangan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan”, Jurnal Ilmiah Muqoddimah Vol. 7 No. 1 (2023) : 125-131
DOI https://doi.org/10.31604/jim.v7i1.2023.125-131
Oktavia, Lia. “Pengenalan Proses Gugatan Dalam Hukum Acara Perdata” 2, no. 4 (2024): 801–10.
Pandu Dewanto. “Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan.” Ius Constituendum 5, no. 2 (2020): 303–23. https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2307.
Putra, Raynaldo Handojo, and Mia Hadiati. “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dan Akibat Hukum Dalam Menolak Gugatan Cerai Yang Tidak Dapat Diterima ( Niet Ontvankelijke Verklaard ) Di Pengadilan Dilihat Dari Perspektif Hukum Acara Perdata” 6, no. 2 (2023): 4843–56.
Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek Edisi Revisi. Bandung: Mandar Maju. 2019
Rusydi, B. A. “Problem Kehadiran Dan Upaya Hukum Tergugat Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Bandung”. Muslim Heritage, Vol. 5 No. 2 (2020) : 393-393 DOI:10.21154/muslimheritage.v5i2.2362
Sarwono. Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika. 2012
Sugeng, Bambang and Sujayadi. Hukum Acara Perdata & Dokumen Litigasi Perkara Perdata, Surabaya: Kencana. 2009
Supreme Court Jurisprudence No 1380 K/Sip/1973 on 11 November 1975
Thalia, Amara, Bima Janggo Bintoro, and Gerrald Jovan Esfandiary. “Penerapan Prinsip Good Faith Dan Fair Dealing Dalam Hukum Kontrak Nasional Dan Internasional : Membangun Kepercayaan Dan Kepastian Hukum Bisnis Global,” 2025, 2301–7.
Zakia, Safira Putri. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemanfaatan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Acara Perdata Di Indosenia” 2, no. 1 (2025): 69–76.
